Apakah virus dapat merusak aplikasi e-Faktur?

Jawabannya adalah ya? bagaimana kita mengidentifikasinya? saait ini saya baru menemukan salah satu case virus nakal yang mengganggu operasional aplikasi e-Faktur. Jika anda menjalankan aplikasi dan muncul pesan

"The Main startup class is not valid, main method missing"

 Itu bukan karena ada "method" yang missing atau startup class yang tidak valid, tapi file .exe anda sudah diisengi oleh virus. Apa yang harus anda lakukan?

1. amankan dulu folder db anda di suatu tempat yang aman;
2. bersihkan/scaning PC anda menggunakan anti virus atau cari PC lain yang disinyalir sehat
3. ekstrak aplikasi baru dalam keadaan terhubung internet, biarkan autoupdate berjalan hingga selesai, tutup aplikasi;
4. pindahkan folder db tadi ke aplikasi baru;
5. jalankan aplikas.

Nah, jika anda menemukan pesan eerror tersebut, silahkan coba cara di atas, jika tidak menyelesaikan masalah, mohon tinggalkan pesan agar bisa kita share ke pengguna lain.

Ingin Jadi Kepala Daerah? Lunasi Dulu Pajak Anda

Jika anda ingin nyalon jadi kepala daerah, kini anda wajib memperhatikan kewajiban perpajakan anda. Kenapa? Karena sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015, salah satu syarat seseorang dapat menyalonkan diri menjadi Kepala Daerah adalah memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi (mungkin yang dimaksud SPT Tahunan PPh). Untuk kepentingan tersebut, anda harus mempersiapkan fotokopi kartu NPWP, tanda terima SPT tahunan 5 tahun terakhir dan tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak dari KPP tempat terdaftar (pasal 42 ayat (1) huruf o).

Bagaimana jika anda belum ber NPWP? anda harus mendaftarkan diri ke KPP domisili anda sesuai Kartu Kependudukan. Bagaimana jika kartu NPWP anda hilang atau tidak ditemukan? Anda cukup datang ke KPP tempat anda terdaftar untuk melakukan permintaan cetak ulang Kartu NPWP. Untuk sekedar berjaga-jaga, anda persiapkan juga Surat Keterangan hilang atas kartu NPWP anda (red: kebijakan tiap KPP berbeda). Bagaimana jika anda kehilangan salah satu atau seluruh tanda terima penyampaian SPT Tahunan anda? Anda dapat mengajukan permohonan cetak ulang Tanda Terima SPT Tahunan dengan membawa surat permohonan. Adakah format surat permohonan cetak ulang Tanda Terima SPT Tahunan? Setelah saya lakukan konfirmasi ke Kring Pajak, tidak ada format khusus untuk melakukan cetak ulang Tanda Terima SPT Tahunan, namun jika anda butuh inspirasi, anda dapat melihat contohnya di sini.

Nah, sekarang bagaimana anda dapat memperoleh tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak? Pertama, anda harus mempersiapkan dokumen persyaratannya, antara lain:

1.    Surat Permohonan Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak 

2.    Fotokopi Kartu NPWP

3.    Tanda Terima pelaporan SPT Tahunan 5 tahun terkahir

Kemudian anda datang ke KPP tempat terdaftar untuk menyerahkan dokumen tersebut. Atas penyerahan dokumen, anda akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS). BPS ini digunakan untuk pengambilan tanda bukti. Jangan khawatir permohonan anda akan lama diproses, karena menurut keterangan Kring Pajak, dokumen ini dapat diambil pada hari kerja selanjutnya setelah anda mengajukan permohonan. Tanda Bukti tersebut akan memberikan keterangan terkait pelaporan SPT tahunan anda dan daftar tunggakan. Jika diketahui ada SPT Tahunan yang belum di lapor dan ada tunggakan pajak, segera lakukan pelaporan dan lunasi pajak anda, dan ajukan kembali permintaan tanda bukti lunas pajak.




PROSEDUR PERMINTAAN TANDA BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Nah, setelah dokumen terkait pajak anda lengkap, maka anda dapat mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala daerah sekarang.

Selamat berjuang

Mengenal Kode Aktivasi Terkait Faktur Pajak

Jika anda biasa menerbitkan Faktur Pajak, tentuya anda mengenal istilah Kode Aktivasi. Istilah ini dikenal peratama kali bersamaan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Kode Aktivasi di PER Dirjen ini merupakan pasangan dari pssword yang digunakan untuk verifikasi pemohon pada saat pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP terkait.

Namun, sejak 1 Juli 2014, sehubungan dengan terbitnya PER-17/PJ/2014 yang mengubah PER-24/PJ/2012, Kode Aktivasi mengalami pergeseran fungsi. Fungsinya kini berubah menjadi kode yang digunakan untuk mengaktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak atau lebih dikenal sebagai e-Nofa online (dapat diakses pada laman efaktur.pajak.go.id). Permintaan Nomor Seri Faktur Pajakpun cukup dilakukan secara online di akun tersebut asalkan PKP telah memiliki Sertifikat Elektronik (sebelum 1 Januari 2015 hanya 45 PKP yang dapat melakukan permintaan secara online sebagai bentuk apresiasi DJP kepada PKP yang bersedia mengimplementasikan e-Faktur terlebih dahulu).

Sejak Juli 2015 (tidak ada release resmi dari DJP), muncul istilah baru lagi dengan sebutan Kode Aktivasi Desktop. Kode Aktivasi ini merupakan karakter yang digunakan untuk merigistrasi aplikasi e-Faktur. Dalam hal pengguna belum pernah melakukan reset registrasi, Kode Aktivasi Desktop pasti sama dengan Kode Aktivasi.

Jadi jangan bingung, jika melihat profil user pada e-Nofa online. Kode Aktivasi adalah kode yang digunakan untuk mengaktivasi akun e-Nofa, sedangkan Kode Aktivasi Desktop adalah kode yang digunakan untuk menregistrasi/mengaktivasi aplikasi e-Faktur (desktop version)

Penjualan Air Minum Bebas PPN

23 Juni 2015,  Pemerintah menerbitak Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 untuk penyerahan air minum baik belum dapat dikonsumsi maupun yang sudah dapat dikonsumsi kecuali Air Minum Dalam Kemasan dibebaskan  PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Aturan ini terkait dengan pelaksanaan Pasal 16B ayat (1) huruf n UU PPN tentang jaminan ketersediaan air bersih dan dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

PP 40 tahun 2015 ini mencabut beberapa butir terkait hal yang serupa pada  PP 12 tahun 2001 (pasal 1 huruf g dan pasal 2 ayat (2) huruf g), yang sudah mengalami 4 perubahan ( PP 43 tahun 2002, PP 46 tahun 2003, PP 7 tahun 2007, dan PP 31 tahun 2007

Aturan terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2015

Ralat Atas PER-19/PJ/2015

Pertanyaan saya terkait perbedaan materi antara PMK-253/PMK.03/2008 pasal 2 ayat (2) dengan PER Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 Pasal 2 terjawab sudah sebelum saya menghubungi Kring Pajak atau KPP terdekat. (Basa : Orang Mampu Bayar Pajak di Muka). DIrjen Pajak menerbitkan ralat atas peraturan tersebut untuk melakukan sinkronisasi dengan PMK terkait dengan tajuk PER-24/PJ/2015 yang berlaku sejak 12 Juni 2015. Pokok perubahannya adalah meralat pernyataan terkait DPP termasuk PPN untuk penetapan PPh pasal 22nya menjadi tidak termasuk PPN dan PPnBM (selaras dengan PMK-253).

Pertanyaan selanjutnya adalah, adanya jeda diantara kedua peraturan tersebut, dimana PER-19/PJ/2015 berlaku sejak penjualan tanggal 30 Mei 2015, sedangkan untuk PER-24/PJ/2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan (12 Juni 2015), apakah penjualan antara tanggal 30 Mei 2015 hingga 11 Juni 2015 berlaku ketentuan pada PER-19/PJ/2015? yang nota bene bertentangan dengan PMK-253.

Aturan terkait :
PER-19/PJ/2015 : Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah
PER-24/PJ/2015 :  perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

Apakah PKP Wajib Melaporkan SPT Masa PPNnya dengan Keluaran Aplikasi e-Faktur?

Dengan berlakunya PER-16/PJ/2014 tentang e-Faktur, paradigma penerbitan Faktur Pajak berubah. Dari yang mulanya terserah PKP asal memuat keterangan sebagaimana diatur pada Pasal 13 UU PPN dengan format Faktur Pajak yang disesuaikan dengan contoh yang ada di Lampiran PER-24/PJ/2012 menjadi seragam karena menggunakan aplikasi yang sama, aplikasi e-Faktur. Namun, apakah dengan diterapkannya e-Faktur merubah prosedur pelaporan SPT Masa PPNnya? Seperti kita ketahui, saat ini regulasi yang terkait dengan e-Faktur hanya PER-16/PJ/2014 dan PER-17/PJ/2014. Jika kita cermati PER-16 merupakan versi "elektronik"nya PER-24 dan PER-17 memunculkan "barang baru" bernama Sertifikat Elektronik sebagai salah satu "alat" yang digunakan untuk menjalankan layanan online atau aplikasi e-Faktur. Adakah regulasi yang dikeluarkan Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak terkait Pelaporan SPT Masa PPN? Hingga saat ini jika anda melakukan pencarian di google atau masuk ke forum diskusi tentang perpajakan, tentunya hanya diarahkan ke Pengumuman Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor PENG-06/PJ.02/2015 tentang Penegasan e-Faktur.

disebutkan pada angka 10 pengumuman tersebut bahwa :

"aplikasi e-Faktur adalah aplikasi adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik yang sekaligus satu kesatuan untuk membuat e-SPT Masa PPN 1111. PKP yang ditetapkan melalui KEP Dirjen Pajak sebagai PKP yang wajib membuat e-Faktur wajib membuat e-SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur"

Seperti kita ketahui, regulasi terkait pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN diatur dalam regulasi yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan karena dua hal tersebut tunduk pada UU yang berbeda. Penerbitan Faktur Pajak merujuk ke UU PPN dan pelaporan SPT Masa PPN tunduk ke UU KUP. Yang mana, regulasi turunannyapun berbeda. Faktur Pajak diatur dengan PER-24/PJ/2012 dan PER-16/PJ/2014 sedangkan pelaporan SPT Masa PPN diatur dengan PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN yang telah diubah beberapa kali terkait siapa yang wajib melaporkan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT). Pada Pasal 3 ayat (5) PER-44/PJ/2010 disebutkan bahwa

"Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, PKP harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy)"

 pertanyaannya sekarang adalah, apakah aplikasi e-Faktur adalah aplikasi e-SPT sebagaimana dimaksud pada PER-44?

kita lihat definisi aplikasi e-Faktur pada pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014 disinggung bahwa

"Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak."

dan tidak ada ketetapan apapun yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang menjelaskan bahwa "aplikasi yang ditentukan" tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada angka 10 PENG-06/PJ.02/2015 dimana aplikasi tersebut menjadi kesatuan dengan aplikasi e-SPT . Sehingga pertanyaan apakah aplikasi e-Faktur adalah aplikasi e-SPT sebagaimana dimaksud PER-44 melalui pemahaman saya, maka saya anggap masih belum jelas.

Menurut hemat saya, selama redaksional PER-44/PJ/2010 yang menyebutkan "aplikasi e-SPT" belum diubah, maka seharusnya seluruh PKP tetap wajib melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi e-SPT yang sekarang beredar (e-SPT Masa PPN 1111).

Seperti Dosen saya pernah sampaikan, syarat suatu aturan itu haruslah sederhana, jelas, dan dapat diterapkan. Dengan adanya penegasan dari Direktur Peraturan Perpajakan I, memang pelaporan SPT menjadi sederhana, jelas, dan masih dapat diterapkan, namun, Pengumuman tersebut tidak kuat mengikat dibanding jika dituangkan dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak yang merevisi PER-44/PJ/2010,

Apakah PKP Wajib Melaporkan SPT Masa PPN dengan keluaran Aplikasi e-Faktur? saya jawab, untuk amannya gunakan saja aplikasi e-Faktur.

Selamat bereksperimen dengan fungsi SPT pada aplikasi e-Faktur

Orang Mampu Bayar Pajak di Muka

Jika ada tergolong orang mapan yang gemar membeli mobil mewah atau koleksi apartemen, maka sejak 30 Mei 2015 (sebenarnya sudah berlaku sejak lama, namun ada perubahan objeknya) anda akan dikenakan pemungutan PPh atas pembelian barang yang tergolong mewah sebesar 5 persen dari harga jual termasuk PPN dan PPnBM oleh penjual. Tapi tenang saja, pajak ini (dikenal dengan PPh pasal 22) tidak bersifat final, sehingga dapat menjadi pengkredit pajak. Barang apa saja yang dikategorikan sebagai barang mewah? Barang tersebut adalah :

a.       Pesawat terbang pribadi dan helicopter (dulu dibatasi dengan harga RP 20M)

b.      Kapal pesiar, yacht, sejenisnya (dulu dibatasi dengan harga Rp 10M)

c.       Rumah dan tanah dengan harga jual Rp 5M atau luas bangunan lebih dari 400m2 (dulu dibatasi dengan harga Rp10M atau luas 500m2)

d.      Apartemen, kondominium dll dg harga jual Rp 5M atau luas 150 m2 (dulu dibatasi Rp 10M atau luas 400m2)

e.      Kendaraan roda 4 kurang dari 10 penumpang harga jual lebih dari Rp 2M atau kapasitas 3000 cc (dulu Rp 5M)

f.        Kendaraan roda 2 harga Rp 330jt atau kapasitas 250CC (objek baru)

Sebagai dasar pengenaan pajaknya (DPP) adalah harga jual. Untuk pembelian property adalah harga tunai/cash keras beserta pajaknya, sedangkan untuk non property merupakan harga penjualan termasuk pajaknya.  Yang membuat orang pribumi iri adalah ada yang dikecualikan dari pemungut yaitu pembelian yang dilakukan bukan subjek pajak (lembaga asing/perwakilan asing yang secara aturan dianggap bukan subjek pajak). Namun tampaknya saya menemukan hal yang agak berbeda antara regulasi yang dikeluarkan Menteri Keuangan dan DIrektur Jenderal Pajak, entah saya tafsir atau bagaimana. Jika Menteri Keuangan menyatakan bahwa DPP adalah harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM ( PMK nomor 253/PMK.03/2008 pasal 2 ayat (2)) sedangkan Direktur Jenderal Pajak menyatakan harga jual termasuk PPN dan PPnBM (Per Dirjen nomor PER-19/PJ/2015 Pasal 2). Dalam waktu dekat saya akan coba lakukan konfirmasi ke KPP atau Kring Pajak.

Kapan dilakukan Pemungutan?

Untuk pembelian property dilakukan saat penandatanganan PPJB sedangkan untuk non property saat pencatatan pemasukan oleh penjual. Jika anda dikenai pemungutan PPh Pasal 22, jangan lupa untuk meminta Bukti Pungut, karena jika anda tidak memiliki bukti tersebut, anda tidak dapat mengkreditkan PPh yang telah dipungut pada SPT Tahunan anda. Jika anda adalah penjual barang mewahnya, anda harus menyetorkan hasil pungutan tersebut dengan SSP paling lama tanggal 10 bulan selanjutnya dan melaporkannya pada SPT Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Dapatkah saya dibebaskan dari pungutan ini?

Jika anda adalah orang yang memegang prinsip cash is king, anda dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pungutan ini, toh nanti akan dibayar juga melalui SPT Tahunan. Maka anda harus mengajukan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat anda terdaftar namun dengan syarat :

a.       Mengalami kerugian fiscal

b.      Berhak melakukan kompensasi fiscal

c.       PPh yang dibayar lebih besar dari PPh terutang

d.      WP Pribadi yang penghasilannya semata-mata sebagai pegawai dan telah dipotong PPh oleh pemberi kerja

e.      Atas penghasilanya dipotong PPh final

Khusus untuk WP OP yang berstatus karyawan saja, persyaratannya ditambah dengan Fotokopi SPT Tahunan sebelum tahun diajukan yang telah disampaikan dan surat keterangan penghasilan bulan sebelum pengajuan.

Nah, anda koleksi motor gede? Hobi gonta-ganti mobil sport? Jangan heran lagi ya jika anda harus membayar lebih dari harga jual barang yang ada beli.

Aturan Terkait:

UU PPh Pasal 22 ayat (2)

> PP 94/2010 penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dalam tahun berjalan

>> PMK 90/PMK.03/2015 perubahan PMK 253/PMK.03/2008

>>> PER-21/PJ/2014 perubahan PER-1/PJ/2011 tentang TC pengajuan permohonan pembebebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain
>>> PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Stiker lunas PPN tinggal kenangan

sumber gambar: kristianpancd.blogspot.com

Jika anda penikmat musik atau film tentu familiar dengan stiker lunas PPN yang ada di Video Compact Disc (VCD), Digital Versatile Disc (DVD), Laser Disc (LD) atau pita kaset (VHS). Mulai Juli tahun depan, tampakyna anda tidak akan menemukannya lagi. Jadi, simpan stiker itu jika punya, karena kelak akan menjadi barang bersejarah layaknya prangko keluaran 1990an.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2015 yang mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 dan Nomor 174/KMK.03/2004 terkait tata cara penggunaan stiker dalam pemungutan dan pelunasan PPN atas penyerahan produk rekaman gambar dan rekaman suara, maka pengenaan PPN pada media rekaman suara/gambar akan disamakan dengan mekanisme PPN biasa. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, hal ini ditujukan untuk mempermudah mekanisme penjualan PKP (Pengusaha Kena Pajak). Dengan mekanisme PPN biasa, PKP tidak perlu lagi menunggu stiker lunas PPN untuk melakukan penjualan. Ketersediaan stiker lunas PPN yang terkadang menjadi keluhan PKP karena menghambat proses penjualan produk mereka.

Di masa peralihan, PKP masih dapat menghabiskan stok stiker lunas PPNnya hingga 1 Juni 2016 dan jika masih memerlukan penyesuaian proses bisnis di perusahaan, masih dapat mengajukan permohonan stiker lunas PPN ke Kanwil Pajak terkait hingga Desember 2015.

Walaupun penghilangan mekanisme stiker lunas PPN ini atas permintaan pengusaha, namun ternyata menimbulkan masalah baru bagi pengusaha seperti pengenaan PPN disetiap rantai produksi, hal ini menjadikan beban administrasi tambahan bagi pengusaha. Dengan mekanisme PPN biasa pula, kemungkinan terjadi kebocoran karena kelalaian administrasi atau kesengajaan oleh PKP nakal menjadi terbuka.

Apakah penghentian penggunaan stiker lunas PPN inline dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak menghimpun penerimaan sebesar Rp 1,2 ribu trilyun dan upaya membenahi sistem administrasi PPN? Kita tunggu saja. Yang pasti, dampak langsungnya adalah, PKP tersebut harus siap menggunakan aplikasi e-Faktur.

PTKP Naik, Beban Pajak Turun

Akhirnya regulasi terkait penyesuaian PTKP telah terbit dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Tingkat PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang awalnya Rp. 24,3jt menjadi Rp. 36 jt. Dengan naiknya PTKP, tentunya beban pajak bagi pembayar pajak menjadi berkurang. Namun dampak lainnya perlu dinantikan, apakah berpengaruh pada UMR atau hal lainnya. Yang pasti, regulasi ini berlaku mulai tahun 2015.

Awas e-Faktur Fiktif

Khabarnya implementasi e-Faktur ini merupakan cara Direktorat Jenderal Pajak menekan jumlah Faktur Pajak Fiktif. Tapi apakah kita sebagai pengguna e-Faktur atau pembeli barang dapat mengidentifikasikan suatu e-Faktur itu fiktif atau tidak? Menurut keterangan dari Account Representative  dari salah Kantor Pelayanan Pajak di area Jakarta Selatan, ada tips mengetahui suatu e-Faktur itu aseli atau bukan hasi editan. Begini caranya:

1. Pastikan e-Faktur memiliki QR Code dibagian kiri bawah. e-Faktur tanpa QR Code bisa dipastikan sebagai e-Faktur bo'ongan. atau hasil cetakan aplikasi e-Faktur tanpa Sertifikat Elektronik, ini sama saja seperti Faktur Pajak kertas yang tidak ditandatangani;
2. scan QR code : jika keluaran QR code berbeda dengan output dari e-Faktur terkait, bisa dikatakan telah ada unsur kesengajaan mengubah data pada e-Faktur tersebut; atau
3. langsung saja input di aplikasi e-Faktur. Jika direject oleh sistem DJP, berarti output e-Faktur tersebut adalah fiktif

Jadi, untuk kenyamanan bersama, jangan pernah melakukan pembayaran jika e-Fakturnya belum diyakini kebenarannya. Biasanya, setelah dibayar, dan ternyata e-Fakturnya tidak valid, penjual akan sulit untuk ditemui. :D

e-Faktur Maintenance?

e-Faktur tadi pagi tidak dapat diakses lagi?. Di laman resmi atau akun terkait milik Ditjen Pajakpun tak ada kabar. Ada pihak yang bisa menjelaskan? harusnya kan ini layanan 24 jam nonstop ya?

Apa Itu Sertifikat Elektronik?

Sertifikat Elektronik dalam layanan perpajakan di Indonesia adalah hal baru. Jika dulu kita mengenal e-FIN pada layanan e-Filing pelaporan SPT Tahunan PPh khusus yang S dan SS, kini dikenal Sertifikat Elektronik Pengusaha Kena Pajak. Teknologi ini pertama kali disinggung di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 terkait tata cara penerbitan Faktur Pajak. Jika kita tidak melihat PER-16/PJ/2014 dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak, kita tidak akan tahu apa hubungannya Sertifikat Elektronik dengan penerbitan Faktur Pajak. Ternyata Sertifikat Elektronik merupakan cara mendigitalkan tandatangan basah dibawah lindungan UU ITE. Ini bukan seperti tandatangan kita yang discan, tetapi kita memberikan otorisasi pada penerbit Sertifikat Elektronik (Red : Dalam hal ini DJP) untuk mendigitalisasi tandatangan kita ke dalam bentuk tandatangan elektronik (yang tersemat dalam Sertifikat Elektronik). Dengan teknologi ini, kita dapat bertransaksi dengan Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik dengan lindungan hukum.

Sertifikat Elektronik ini disebutkan dalam Pasal 9A PER-17/PJ/2014, di mana difungsikan sebagai media otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik. Untuk saat ini, layanan perpajakan yang menggunakan Sertifikat Elektronik adalah:

1. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara online; dan
2. e-Faktur.

bagaimana dengan layanan lainnya? Tinggal tunggu waktu saja mungkin

Aplikasi e-Faktur Menutup Secara Tiba-Tiba

Sebal rasanya, sedang asik menginput Faktur Pajak keluaran dari aplikasi client e-Faktur, tiba-tiba server mati. Mencoba menghubungi Kring Pajak di 021-1500200 disarankan untuk menambah memori aplikasi dengan mekanisme mem_config.

Aplikasi e-Faktur secara default menggunakan 1/4 memori yang bebas dari PC anda. Misal PC anda memiliki memiri 1 Gb, dan sekitar 100  Mb digunakan oleh aplikasi lainnya dalam aplikasi anda maka secara default aplikasi e-Faktur menggunakan sekitar 200anMb. Nah, cukup klik mem_config saja, kemudian ketikkan angka diatas 500Mb. Bagaiman jika sudah ditambahkan memorinya masih sering mati (red: biasanya saat proses upload) walaupun angka memory di atas 1024 masih terditeksi error java tidak ditemukan, gunakan file mem_config dari link berikut http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/mem_config.zip
Ekstrask saja file tersebut dan replace  file mem_config yang lama.

Selamat mencoba

Pembatalan atau Penggantian?

Sejak berlakunya e-Faktur (Red: untuk PKP/area tertentu sesuai KEP-/136/PJ/2014), paradigma penerbitan Faktur Pajak berubah. Dulu PKP memiliki caranya sendiri untuk menerbitkan Faktur Pajak, sedangkan kini dibatasi dengan penggunaan aplikasi e-Faktur. Dengan perubahan ini, ada beberapa hal sepele yang mudah saja diselesaikan di era kertas kini sering menimbulkan pertanyaan.

Bagaimana jika dalam e-Faktur ditemukan salah ketik? 

Bagi pengguna kertas, tentunya sudah lazim jika menemukan kesalahan ketik, karena setiap kesalahan bisa menjadi koreksi pemeriksa pajak(red: coretan, tipex, kertas kusut) maka jika ditemukan kesalahan tulis pada Faktur Pajak kertas sebelum dilaporkan pada SPT Masa PPN, PKP tinggal merobek Faktur Pajak tersebut dan membuat Faktur Pajak yang baru. Bagaimana dengan e-Faktur? terkait kesalahan tulis ini ada beberapa kemungkinan

1. kesalahan tulis sebelum dilakukan pengunggahan (status e-Faktur belum approve)
2. kesalahan tulis setelah pengunggahan (status siap approve, approve sukses, reject)
3. kesalahan tulis setelah pelaporan SPT Masa PPN

bagaimana perlakuannya? apakah melalui mekanisme pembatalan atau penggantian?

sebenarnya pada PER-16/PJ/2014 pasal 6 dan pasal 7 telaah jelas disebutkan, bahwa

"pasal 6 : Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam pengisian ...... DAPAT membuat e-Faktur Pengganti ......"

"pasal 7 : Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, PKP HARUS melakukan pembatalan e-Faktur ...."

dari Peraturan Dirjen tersebut kita dapat menafsirkan:

1. kesalahn tulis sebelum pengunggahan : status belum approve: cukup lakukan EDIT
2. kesalahan tulis setelah pengunggahan :

• siap approve  : lakukan pengungghn hingg status e-Faktur menjadi reject  atau approvl sukses


• reject: cukup lakukn edit
• approval sukses : DAPAT melakukan penggantian atau PEMBATALAN
Catatan : 
dari keterangan Petugas Pajak, Pembatalan dilakukan dalam hal kesalahan tulis terjadi pada kolom NPWP lawan transaksi dan kolom tanggal transaksi, sedangkan untuk kesalahan tulis lainnya dilakukan dengan mekanisme penggantian. Dalam hal e-Faktur telah dilaporkan, maka SPT Masa PPNnya perlu dilakukan pembetulan.

Pemeliharaan Layanan Online DJP

Jika Anda kesulitan masuk ke Akun PKP, atau mengakses layanan online DJP akhir minggu lalu, bukan komputer anda yang bermasalah, atau provider internet anda yang iseng. Berhentinya layanan disebabkan adanya pemeliharaan pada infrastruktur TI di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 3 Juni s.d. 6 Juni 2015 jam 06.00 WIB. Hal ini dapat diketahui pada laman pajak.go.id

sayangnyaa, informasi terkait pemeliharaan layanan online DJP tidak begitu eyecatching.

Untuk kemajuan Direktorat Jenderal Pajak, ada sedikit masukan:

1. Layanan Online merupakan hak wajib pajak di bidang perpajakan dan ada yang terkait dengan kewajiban perpajakan (red : e-Faktur);
2. Dampak dari terhentinya layanan terkait kewajiban lebih besar dibanding artikel-artikel internal yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, walaupun pemeliharaan sistem terjadi di akhir pekan;
3. Idealnya, laman pajak.go.id lebih mengedepankan informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan dibanding informasi internal

Semoga Direktorat Jenderal Pajak dapat menunaikan kewajibannya kelak dengn memperbaiki segala lini layanan, mengingat tidak tercapainya penerimaan pajak sama dengan menambah utang negeri ini.

Cuitan e-Faktur

Jika anda penggunga twitter aktif dan juga operator aplikasi e-Faktur, tampaknya anda tidak akan rugi jika memfollow beberapa akun twitter ini.

@DitjenPajakRI : Sepertinya akun resmi milik Direktorat Jenderal Pajak

@wahyuagungs : Sepertinya Akun ini milik salah satu juru kunci e-Faktur

akun-akun twitter KPP terkait seperti:
@kpp435 : sepertinya akun ini dilekola olej KPP Cibitung
@kpp526 : sepertinya akun ini dikelola oleh KPP Surakarta

akun-akun twitter pengelola blog perpajakan
@infoefaktur : sepertinya dikelola oleh programmer DJP, ada blognya juga di infoefaktur.blogspot.com


sebenarnya masih banyak lagi akun-akun terkait, cukup buka salah satu akun, biasanya mereka saling meretwet

Tips Mengoperasikan Aplikasi e-Faktur

Anda merasa gemas saat mengoperasikan e-Faktur? dapat saya maklumi. Saat ini memang di Indonesia belum ditemukan layanan elektronik keluaran pemerintah yang masuk kategori memuaskan. Namun, saat anda mengalami masalah terhadap aplikasi e-Faktur anda dapat mengikuti tips berikut:

1. Sebelum menjalankan aplikasi e-Faktur, mintalah video tutorial, manual aplikasi, dan katalog error dari account representative anda
2. Jika anda belum punya waktu untuk ke KPP, anda cukup unduh manual aplikasi dan katalog error di laman pajak.go.id (klik di sini). Sayangnya, hingga hari ini, video tutorial belum diunggah di laman pajak.go.id
3. setelah aplikasi (unduh melaluli link ini), manual, video tutorial, dan katalog error telah diunduh siapkan jiwa dan raga untuk meregistrasi aplikasi e-Faktur.
4. Pastikan jenis OS dan bit PC yang anda gunakan sama dengan instaler aplikasi, jika beda dengan intaler bisa dipastikan anda akan emosi;
5. Ikuti petunjuk pada  manual atau video tutorial;
6. Jik mengalami kendala, printscreen pesan errornya. Biasanya pesan error berupa kode seperti ETAX-10001 atau ETAXSERVICE-10002 dengn pesan error tertentu;
7. setelah printscreen  atau mencatat kode error, carilah kode error pada katalog error;
8. jika kode error ditemukan pada katalog error, ikuti petunjuk penyelesaian masalah;
9. jika kode error tidak ditemukan dalam katalaog error atau masalah tidak terselesaikan dengan cara yang ada di katalaog error hubungi KRING PAJAK 1500 200 atau account representative dengn bermodalkan kode error dan informasi terkait kapan error muncul (red : misal, saat input NPWP di kolom registrasi)
10. setelah masalah terselesaikan, catat kode error dan penyelesaian masalahnya, sehingga, jika kelak anda menemukan kasus serupa, anda tidak perlu lagi repot-repot menghubungi KRING PAJAK atau Account Representative.

sekian tips dari saya, jika bermanfaat, silahkan tinggalkan pesan.

Link Download aplikasi e-Faktur

Anda kehilangan instaler aplikasi e-Faktur? anda tidak perlu bingung lagi, karena dihalaman Akun PKP (red: sering juga disebut sebagai e-Nofa online) pada laman efaktur.pajak.go.id telah disediakan link downloadnya. Selain aplikasi, terdapat juga manual penggunaan Akun PKP.

Download aplikasi : klik (Red: manual aplikasi e-Faktur ada di menu Help pada aplikasi)
Download manual e-Nofa : klik

pada saat saya masuk ke halaman login Akun PKP, ditemukan 2 Link manual, tampaknya salah satunya adalah hasil update dari satu yang lain. Masukan untuk Direktorat Jenderal Pajak, sebaiknya Link yang sudah tidak update tidak perlu ditampilkan lagi

Era Baru Layanan "Elektronik" Perpajakan Itu Bernama e-Faktur

Di akhir tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak mengklaim telah melakukan testing atas suatu inovasi layanan berbasis elektronik. Aplikasi tersebut  kini dikenal dengan e-Faktur. Aplikasi ini resmi digunakan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Walaupun sebenarnya regulasi tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik telah disinggung pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, namun terminologi e-Faktur muncul di PER-16/PJ/2014. Layanan elektronik ini digadang-gadang oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu upaya membenahi sistem administrasi perpajakan khususnya PPN selain tujuan pengamanan penerimaan PPN dari godaan faktur fiktif yang terkutuk. Apakah layanan elektronik ini dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak menwujudkan misinya? Kita tunggu hasilnya di akhir tahun, apakah 1 semester implementasi e-Faktur (Juli-Desember 2015) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Yeayy . .

Bismillahirrohmanirrohim


Akhirnya punya blog juga, setelah sekian lama bingung memutuskan tema apa yang cocok untuk diangkat sebagai hobi. Untuk sementara materi kulih saja dulu yang jadi tema blog saya.

Semoga bermanfaat bagi mereka yang awam tentang Pajak termasuk saya.


AR KL